JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Demografi/Ketua DPP PSI Dedek Prayudi membenarkan apa yang disampaikan Menkeu Purbaya, sebab Whoosh didanai oleh konsorsium. Menurutnya, Whoosh adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sudah masuk ke dalam RPJMN. Artinya, rancangan teknokratiknya sudah ada. <br /> <br />"Dari basis tersebut kemudian perencanaan pembangunan, konstruksinya, dan lain-lain juga sudah diaudit oleh BPK dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP)," katanya. <br /> <br /> Sosiolog Perkotaan Nanyang Technical University Singapore, Prof. Sulfikar Amir mengatakan ada dua hal yang perlu diaudit terkait proyek Whoosh, yakni audit finansial dan kebijakan. Menurutnya, mestinya Jokowi akan mendukung upaya untuk mengkaji dan mengaudit proyek Whoosh ini. <br /> <br />"Justru saya melihat ketika kasus ini dibuka secara luas, secara terang beneran, itu justru akan menguntungkan Pak Jokowi, karena akan membersihkan nama beliau jika memang beliau benar-benar mengambil keputusan itu secara jernih dan beliau tidak tersangkut pada apapun yang terkait dengan cost overrun atau markup dan sebagainya," ungkapnya. <br /> <br />Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Whoosh) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari badan usaha milik negara (BUMN). <br /> <br /> <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? <br /> <br />Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/hPu6mnTVkkg?si=L5lpYVNxaAoVCIE6 <br /> <br /> <br /> <br />#whoosh #keretacepat #jokowi <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/627224/psi-tanggapi-dugaan-mark-up-hingga-menkeu-purbaya-tolak-bayar-utang-whoosh-rosi
